JAKARTA- Ketua Desk Aceh Kemenko Polhukam Mayjen Amiruddin Usman mengatakan, pemerintah sangat memahami akan ada ketidakharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif di Aceh apabila Partai Aceh tidak mendaftar dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Hal itu dikatakan Amiruddin saat berbicara dalam sarahan yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta di gedung Perwakilan Aceh, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2012.
Amiruddin mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya sudah sangat akomodatif memberi ruang bagi semua pihak untuk mendaftar dalam pilkada di Aceh, termasuk Partai Aceh. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga sudah memberi ruang untuk pembukaan kembali pendaftaran calon kepala daerah yang sebelumnya sudah ditutup.
“Ada ketidakpuasan seperti KIP sudah melakukan tahapan yang dituduh ilegal dan Partai Aceh tidak mencalonkan diri. Saya sudah menelepon Sekjen Partai Aceh dan dikatakan bahwa mereka tidak menginginkan kekuasaan tetapi menyelamatkan UUPA. Upaya kita sudah sangat akomodatif, sudah empat kali penundaan mulai dari 10 Oktober, ditunda ke 24 November, lalu 24 Desember dan terakhir menjadi 16 Pebruari 2012. Kalau secara hukum sebenarnya sudah selesai,” kata Amiruddin.
Meski begitu, kata Amiruddin, ketika Ketua DPRA Hasbi Abdullah meminta dibuka kembali pendaftaran pilkada dalam pertemuan di Jakarta, Menko Polhukam menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengkaji ulang kemungkinan pembukaan kembali pendaftaran calon kepala daerah. “Jika setelah dikaji masih ada ruang, kenapa tidak,” ujarnya.
Kata Amiruddin, pihaknya sangat memahami bahwa jika Partai Aceh tidak ikut dalam Pilkada akan ada ketidakharmonisan antara pihak eksekutif dan legilastif. “Ini yang akan rugi rakyat, akan ada banyak proses pembangunan yang terhambat sehingga mengurangi hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Meski begitu, kata dia, pemerintah tidak bisa serta merta menunda pelaksanaan pilkada di Aceh tanpa alasan yang jelas. “Dalam pertemuan tanggal 4 Januari (di Jakarta) kami tidak bicara penundaan, tapi soal ruang pendaftaran. Tapi kemarin ada rapat di DPR Aceh yang menginginkan penundaan (pilkada),” ujar Amiruddin.
Selain Amiruddin, hadir juga Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin, Ketua Taman Iskandar Muda Surya Darma dan sejumlah tokoh Aceh di Jakarta serta elemen sipil lainnya.
Koordinator Pelaksana Sarasehan Fitriani mengatakan, diskusi digelar sebagai evaluasi terhadap proses tahapan pilkada yang sedang berjalan. “Diskusi mereview ulang kondisi politik 2011 dan menelaah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada 2012,” kata Fitriani.
Fitriani mengatakan, diskusi itu tidak menghasil rekomendasi. Namun, kata dia, mayoritas peserta sepakat, apapun proses dan keputusan politik yang diterapkan di Aceh, jangan sampai merusak perdamaian yang baru berusia 6 tahun. “Itu harga mati bagi kita,” kata Fitriani. []
Hal itu dikatakan Amiruddin saat berbicara dalam sarahan yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta di gedung Perwakilan Aceh, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2012.
Amiruddin mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya sudah sangat akomodatif memberi ruang bagi semua pihak untuk mendaftar dalam pilkada di Aceh, termasuk Partai Aceh. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga sudah memberi ruang untuk pembukaan kembali pendaftaran calon kepala daerah yang sebelumnya sudah ditutup.
“Ada ketidakpuasan seperti KIP sudah melakukan tahapan yang dituduh ilegal dan Partai Aceh tidak mencalonkan diri. Saya sudah menelepon Sekjen Partai Aceh dan dikatakan bahwa mereka tidak menginginkan kekuasaan tetapi menyelamatkan UUPA. Upaya kita sudah sangat akomodatif, sudah empat kali penundaan mulai dari 10 Oktober, ditunda ke 24 November, lalu 24 Desember dan terakhir menjadi 16 Pebruari 2012. Kalau secara hukum sebenarnya sudah selesai,” kata Amiruddin.
Meski begitu, kata Amiruddin, ketika Ketua DPRA Hasbi Abdullah meminta dibuka kembali pendaftaran pilkada dalam pertemuan di Jakarta, Menko Polhukam menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengkaji ulang kemungkinan pembukaan kembali pendaftaran calon kepala daerah. “Jika setelah dikaji masih ada ruang, kenapa tidak,” ujarnya.
Kata Amiruddin, pihaknya sangat memahami bahwa jika Partai Aceh tidak ikut dalam Pilkada akan ada ketidakharmonisan antara pihak eksekutif dan legilastif. “Ini yang akan rugi rakyat, akan ada banyak proses pembangunan yang terhambat sehingga mengurangi hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Meski begitu, kata dia, pemerintah tidak bisa serta merta menunda pelaksanaan pilkada di Aceh tanpa alasan yang jelas. “Dalam pertemuan tanggal 4 Januari (di Jakarta) kami tidak bicara penundaan, tapi soal ruang pendaftaran. Tapi kemarin ada rapat di DPR Aceh yang menginginkan penundaan (pilkada),” ujar Amiruddin.
Selain Amiruddin, hadir juga Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin, Ketua Taman Iskandar Muda Surya Darma dan sejumlah tokoh Aceh di Jakarta serta elemen sipil lainnya.
Koordinator Pelaksana Sarasehan Fitriani mengatakan, diskusi digelar sebagai evaluasi terhadap proses tahapan pilkada yang sedang berjalan. “Diskusi mereview ulang kondisi politik 2011 dan menelaah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada 2012,” kata Fitriani.
Fitriani mengatakan, diskusi itu tidak menghasil rekomendasi. Namun, kata dia, mayoritas peserta sepakat, apapun proses dan keputusan politik yang diterapkan di Aceh, jangan sampai merusak perdamaian yang baru berusia 6 tahun. “Itu harga mati bagi kita,” kata Fitriani. []
Tidak ada komentar:
Posting Komentar