BANDA ACEH– Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam pertemuan menyatakan siap mundur dari calon gubernur jika para anggota Komisi III DPR-RI menginginkannya.
“Saya bersedia mundur jika itu yang bapak-bapak inginkan,” kata Irwandi Yusuf saat bertemu anggota Komisi III DPR-RI, Rabu (11/1), di ruang pertemuan Gubernur Aceh.
Pernyataan itu terlontar setelah beberapa anggota DPR-RI mengatakan, "pilkada itu penting, namun yang lebih penting adalah mempertahankan perdamaian Aceh."
Irwandi lantas mengisahkan awal mula kisruh pilkada. Kata Irwandi, kisruh bermula setelah ia didepak oleh Partai Aceh. “Daya tidak ada kandang lagi, lalu saya mencari kandang lain,” katanya.
Kebetulan, kata Irwandi, Mukhlis Mukhtar, menggugat Pasal 256 Ke Mahkamah Konstitusi sehingga lahirnya calon perseorangan. “Dan saya mempergunakan itu,” ujarnya.
Partai Aceh, kata Irwandi, sebelumnya telah mengatakan tidak akan mendaftar jika masih ada calon perseorangan. “Mereka sebenarnya tidak masalah independen, tapi saya,” katanya.
Terkait mundur, Irwandi menyatakan sudah pernah menawarkan bahwa dirinya juga siap mundur dari jabatan Gubernur Aceh, jika Partai Aceh mendaftar. “Biar sama dalam mengikuti Pilkada, tapi PA (Partai Aceh) juga tidak mendaftar,” Kataya.
Menurut Irwandi, dalam pelaksanaan pilkada, ia hanya mengikuti proses hukum.“Saya tidak ada lobi-lobi ke Pusat, saya cuma punya hukum,” katanya.
Irwandi juga menyatakan, Dirjen Otda telah melakukan dua kali MOU dengan pihak Partai Aceh,yakni pada 31 November 2011 dan 12 Desember 2011, yang isinya, setuju untuk penundaan Pilkada, Revisi Qanun Pilkada, dan adanya Pj Gubernur. “Apa tujuannya saya tidak tahu,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Irwandi juga menyatakan saat ini kondisi di Aceh cukup aman untuk dilaksanakan Pilkada, walaupun ada beberapa kasus penembakan terjadi di Aceh. Namun, itu merupakan motif ekonomi.
“Motif penembakan itu ekonomi dan lapangan kerja, saya mengatakan ekonomi karena belum ada kepastian dari pihak kepolisian tetang motif penembakan itu,” kata Irwandi.
Irwandi juga menyatakan, Ketua Komisi A DPR Aceh Adnan Beuransyah beberapa waktu lalu menyatakan dengan kondisi Aceh seperti ini maka Pilkada harus ditunda. "Saya ingin balik bertanya, apakah dengan ditunda Pilkada akan bisa menjamin Aceh aman,” katanya.
Irwandi menambahkan, 115 pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftar tidak akan diam saja jika pilkada ditunda."Mereka sudah menghabiskan anggaran yang besar untuk mengikuti Pilkada, apalagi sempat ditunda sebelumnya akibat putusan sela MK,” ujarnya.
Usai pertemuan kepada sejumlah wartwan Irwandi menyatakan, penundaan Pilkada lebih menyebabkan Aceh tidak aman dibandingkan pelaksanaan tetap waktu. “Kalau dilanjutkan hanya merugikan segelintir phak, tapi kalau ditunda akan banyak merugikan pihak, seperti 115 pasangan calon yang telah mendaftar,” katanya. [atjehpost.com]
“Saya bersedia mundur jika itu yang bapak-bapak inginkan,” kata Irwandi Yusuf saat bertemu anggota Komisi III DPR-RI, Rabu (11/1), di ruang pertemuan Gubernur Aceh.
Pernyataan itu terlontar setelah beberapa anggota DPR-RI mengatakan, "pilkada itu penting, namun yang lebih penting adalah mempertahankan perdamaian Aceh."
Irwandi lantas mengisahkan awal mula kisruh pilkada. Kata Irwandi, kisruh bermula setelah ia didepak oleh Partai Aceh. “Daya tidak ada kandang lagi, lalu saya mencari kandang lain,” katanya.
Kebetulan, kata Irwandi, Mukhlis Mukhtar, menggugat Pasal 256 Ke Mahkamah Konstitusi sehingga lahirnya calon perseorangan. “Dan saya mempergunakan itu,” ujarnya.
Partai Aceh, kata Irwandi, sebelumnya telah mengatakan tidak akan mendaftar jika masih ada calon perseorangan. “Mereka sebenarnya tidak masalah independen, tapi saya,” katanya.
Terkait mundur, Irwandi menyatakan sudah pernah menawarkan bahwa dirinya juga siap mundur dari jabatan Gubernur Aceh, jika Partai Aceh mendaftar. “Biar sama dalam mengikuti Pilkada, tapi PA (Partai Aceh) juga tidak mendaftar,” Kataya.
Menurut Irwandi, dalam pelaksanaan pilkada, ia hanya mengikuti proses hukum.“Saya tidak ada lobi-lobi ke Pusat, saya cuma punya hukum,” katanya.
Irwandi juga menyatakan, Dirjen Otda telah melakukan dua kali MOU dengan pihak Partai Aceh,yakni pada 31 November 2011 dan 12 Desember 2011, yang isinya, setuju untuk penundaan Pilkada, Revisi Qanun Pilkada, dan adanya Pj Gubernur. “Apa tujuannya saya tidak tahu,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Irwandi juga menyatakan saat ini kondisi di Aceh cukup aman untuk dilaksanakan Pilkada, walaupun ada beberapa kasus penembakan terjadi di Aceh. Namun, itu merupakan motif ekonomi.
“Motif penembakan itu ekonomi dan lapangan kerja, saya mengatakan ekonomi karena belum ada kepastian dari pihak kepolisian tetang motif penembakan itu,” kata Irwandi.
Irwandi juga menyatakan, Ketua Komisi A DPR Aceh Adnan Beuransyah beberapa waktu lalu menyatakan dengan kondisi Aceh seperti ini maka Pilkada harus ditunda. "Saya ingin balik bertanya, apakah dengan ditunda Pilkada akan bisa menjamin Aceh aman,” katanya.
Irwandi menambahkan, 115 pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftar tidak akan diam saja jika pilkada ditunda."Mereka sudah menghabiskan anggaran yang besar untuk mengikuti Pilkada, apalagi sempat ditunda sebelumnya akibat putusan sela MK,” ujarnya.
Usai pertemuan kepada sejumlah wartwan Irwandi menyatakan, penundaan Pilkada lebih menyebabkan Aceh tidak aman dibandingkan pelaksanaan tetap waktu. “Kalau dilanjutkan hanya merugikan segelintir phak, tapi kalau ditunda akan banyak merugikan pihak, seperti 115 pasangan calon yang telah mendaftar,” katanya. [atjehpost.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar