* Komitmen Zaini/Muzakir di Depan Kapolri
JAKARTA - Delegasi Aceh yang di dalamnya termasuk gubernur/wakil gubernur terpilih, Zaini Abdullah/Muzakir Manaf, Senin (7/5) melakukan pembicaraan dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo di Mabes Polri. Salah satu isi pembicaraan adalah komitmen pemerintah Aceh yang baru untuk memberantas peredaran senjata api (senpi) ilegal di provinsi ini.
Delegasi Aceh yang melakukan pembicaraan dengan Kapolri Timur Pradopo, selain Zaini Abdullah/Muzakir Manaf juga Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Zakaria Saman, Kamaruddin Abubakar, Tgk Irsyadi, dan Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh (PA) Pusat, Fachrul Razi.
“Selain penanganan senjata ilegal, pertemuan itu juga membicarakan tentang pemberantasan korupsi di Aceh,” kata Jubir PA Pusat, Fachrul Razi.
Ditanya apakah dalam pertemuan itu ikut dibicarakan soal Ayah Banta atau Vikram yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan bersenjata di Aceh, Fachrul Razi mengatakan sama sekali tidak dibicarakan.
“Pertemuan itu lebih banyak membincangkan tentang kerja sama antara Pemerintah Aceh yang baru dengan kepolisian dalam menjaga perdamaian serta meminimalisir aksi-aksi kriminalitas,” ujar Fachrul Razi.
Kapolri mengaharapkan Pemerintahan Aceh yang baru dapat dijalankan secara bersih dan para pelanggar hukum ditindak sesuai ketentuan. “Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di Aceh. Tidak ada yang kebal hukum,” kata Fachrul Razi mengutip Kapolri.(fik)
Delegasi Aceh yang melakukan pembicaraan dengan Kapolri Timur Pradopo, selain Zaini Abdullah/Muzakir Manaf juga Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Zakaria Saman, Kamaruddin Abubakar, Tgk Irsyadi, dan Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh (PA) Pusat, Fachrul Razi.
“Selain penanganan senjata ilegal, pertemuan itu juga membicarakan tentang pemberantasan korupsi di Aceh,” kata Jubir PA Pusat, Fachrul Razi.
Ditanya apakah dalam pertemuan itu ikut dibicarakan soal Ayah Banta atau Vikram yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan bersenjata di Aceh, Fachrul Razi mengatakan sama sekali tidak dibicarakan.
“Pertemuan itu lebih banyak membincangkan tentang kerja sama antara Pemerintah Aceh yang baru dengan kepolisian dalam menjaga perdamaian serta meminimalisir aksi-aksi kriminalitas,” ujar Fachrul Razi.
Kapolri mengaharapkan Pemerintahan Aceh yang baru dapat dijalankan secara bersih dan para pelanggar hukum ditindak sesuai ketentuan. “Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di Aceh. Tidak ada yang kebal hukum,” kata Fachrul Razi mengutip Kapolri.(fik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar