10 Harapan Pengusaha Kepada Gubernur Baru Aceh

 

Jakarta – Suksesnya Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh beberapa waktu lalu sangat menggemberikan para pelaku usaha di sana.
Pasalnya, selain meraih suara terbanyak, pasangan terpilih tersebut juga merupakan stakeholder perjanjian damai di Helsinski yang dampaknya akan besar bagi perdamaian di Aceh.

“Kami sambut baik terpilihnya Abdullah Zaini-Muzakir Manaf. Saya yakin mereka bisa dan mampu mengamankan Aceh. Diharapkan, keduanya mampu buat Aceh lebih aman secara hakiki,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Aceh Firmandez kepada Suarapengusaha.com di Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Kemenangan pasangan itu diumumkan Komite Independen Pemilu (KIP) Aceh pada 17 April 2012.
Selama ini, meski secara umum kondisi keamanan di Aceh membaik paska penandatangan perdamaian di Helsinski, namun masih sering terjadi kekerasan bersenjata yang membuat situasi tidak kondusif.

Pengusaha Aceh menaruh optimisme dan harapan terhadap pasangan itu. Ketua Umum Kadinda Aceh Firmandez mengungkapkan 10 harapan terhadap gubernur baru aceh dalam wawancara Suarapengusaha.com di Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Berikut adalah 10 harapan itu:

1. Aceh lebih damai

Terpilihnya Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, dua tokoh perjuangan Aceh dan juga stakeholder penandatangan perjanjian Helinski menjadi modal untuk menjadikan Aceh lebih damai lagi. Modal Aceh ke depan, tidak lain adalah keadaan damai. Itu akan menyebabkan suasana kondusif untuk berusaha dan menarik investasi

2. Aceh harus Lebih baik

Pada masa gubernur sebelumnya memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Berbagai keadaan itu kini sudah tertangani dan tinggal diteruskan oleh gubernur baru. idealnya, masa kepemimpinan gubernur baru bisa lebih meningkat dan lebih baik.

3. Realisasikan janji sekolah gratis

Untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh, program yang dikampanyekan berupa sekolah gratis hingga ke perguruan tinggi perlu direalisasikan dengan baik dan benar. Kalaupun belum bisa secara keseluruhan dan sekaligus, bisa dilakukan secara bertahap.

4. Implementasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)

Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Aceh pada sisi kesehatan, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sudah berjalan selama ini diperluas. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga hingga ke tingkat kabupaten/kota.\

 5. Permudah proses investasi baru

Permudah investasi baru di Aceh, khususnya investasi yang menciptakan lapangan kerja. Selain akan mengurangi pengangguran sehingga kondisi kondusif terus terpelihara, juga akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bergerak/bertumbuh.

6. Pembangunan yang berimbang

Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota. Pembangunan harus dilakukan secara berimbang/merata. Tidak hanya dititik beratkan pada daerah tertentu.

7. Pemberdayaan ekonomi rakyat

Kapasitas ekonomi rakyat harus diberi perhatian. Dengan itu, masyarakat menjadi bagian dari kegiatan ekonomi, melalui berbagai usaha yang mereka bisa lakukan. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada mereka dalam berbagai kebijakan dan programnya.

8. Pembangunan infrastruktur sampai ke sentra produksi rakyat

Perlu pembangunan infrastruktur, khususnya jalan-jalan hingga ke sentra-sentra produksi rakyat. Dengan itu, tidak hanya terbuka akses hingga ke pelosok, juga memudahkan produk sentra produksi daerah tersebut dengan mudah didistribusikan ke luar bahkan hingga ke luar Aceh.

9. Ciptakan Pengusaha Baru

Penciptaan pengusaha baru perlu diprioritaskan. Salah satunya, dengan pemberian modal yang mudah diakses dan dengan bunga yang rendah. Itu akan merangsang tumbuhnya para pelaku usaha baru.

10. Berpihak Pada Pengusaha Daerah

Prioritaskan pengusaha daerah dalam berbagai program pembangunan. Tujuannya, agar pengusaha lokal bertumbuh dan kuat. Pelibatan pengusaha luar tetap tidak bisa dihindarkan. Tapi, dikondisikan agar terjadi kolaborasi dengan pengusaha lokal. Dari situ, pengusaha lokal dapat belajar menjadi besar dan kuat, namun berkontribusi pada pembangunan daerah.
sumber:  suarapengusaha.com